Polemik Data Penerima Bansos Banyak Salah Sasaran

Selayar, PulauSelayarOnline.COM – Banyaknya anggapan terhadap bantuan sosial yang belum tepat sasaran dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat COVID-19. Salah satu penyebabnya yang patut diduga adalah tidak adanya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, daerah dan data yang dimiliki desa itu sendiri, sehingga banyak terjadi simpang siur.

Hal itu untuk meminimalisir keberadaan data penerima bansos yang ternyata tidak layak menerima bantuan atau mungkin sudah meninggal dunia tapi masih tercantum sebagai penerima.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, Patta Amir kepada wartawan, (8/4/20) mengakui bahwa rujukan datanya masih data tahun 2015.

“Rujukan datanya masih tahun 2015, kalau ada perubahan data yang kami kirim ke Kementerian Sosial, tapi yang datang masih data itu juga. Makanya kadang terjadi tumpang tindih, seperti yang terjadi saat ini pada saat kita mengalami pandemi covid-19,” ujarnya.

Demikian juga yang disampaikan oleh Kepala Desa Bungaiya, Alimudin, D. ST., terhadap warganya yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga menerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Selasa (2/6/20).

“Ada 3 KK yang sebelumnya menerima BLT tahap pertama, ke 3 KK ini juga menerima BST. Olehnya itu ada pengurangan jumlah penerima BLT-DD nantinya karena tidak bisa dobol,” ujar Alimuddin.

Alimuddin menegaskan terhadap ke 3 KK ini akan dicoret namanya dari penerima BLT-DD. Karena tidak mungkin namanya dicoret dicoret di BST karena itu kewenangan Kementerian Sosial.

“Nantinya akan di arahkan untuk mengembalikan dan kalau misalanya tidak mengembalikan maka itu akan menjadi tanggung jawab Kepala Desa,” tegas Alimuddin.

Kasus seperti diatas sudah terjadi dimana mana, dan ini bukan lagi menjadi rahasia umum.

Demikian juga Presiden Joko Widodo mengakui masih terdapat persoalan data penerima dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini ia ungkapkan saat meninjau pembagian uang tunai bagi keluarga penerima manfaat yang digelar di Kantor Pos Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Rabu (13/05).

“Memang ada satu sampai tiga yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki (di tahap pertama). Tapi saya kira nanti pada tahapan kedua bulan depan Insya Allah akan lebih baik lagi,” kata Jokowi.

Data yang amburadul menjadi persoalan bagi penyalur bantuan di bagian hilir, yaitu ketua Rukun Tetangga (RT). Mereka berharap ada perbaikan di tahap penyaluran berikutnya.

Perbaikan data ini nantinya akan dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyaluran bantuan sosial. (#*#)

Editor: A. Gufran

__Terbit pada
07/06/2020
__Kategori
Berita

Tinggalkan Balasan